Kebijakan Cerdas?

Berita ini dicuplik dari Kompas.com. Lihat kalimat yang gue tegaskan (bold) pada berita di bawah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengumpulkan semua pegawai negeri sipil eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Jakarta, Senin (10/3/2014) pagi. 
Jokowi marah akibat banyak perintahnya yang tidak dikerjakan dengan baik. Jokowi memaparkan sejumlah temuan soal persoalan di Ibu Kota yang ditemukan selama dia blusukan ke lapangan melalui foto-foto. 
Beberapa di antaranya adalah pembangunan bedeng proyek yang tidak sesuai standar, permukiman kumuh di kolong jalan tol, hingga corat-coret di fasilitas umum. 
“Bedeng itu tidak menunjukkan bahwa kita itu ada di Jakarta. Standarnya ada, warnanya jelas, tapi kok ya masih begini terus. Dibuat yang jelas,” ujar Jokowi dengan nada tinggi. 
“Tahun kemarin saya sudah peringatkan, tapi masih begini juga. Tahun ini saya ndak mau lagi,” lanjut Jokowi. 
Jokowi kemudian berlanjut ke foto kedua, yakni menjamurnya permukiman di kolong tol. Jokowi menegaskan, hal itu bukan hanya urusannya, melainkan juga urusan para pejabat eselon III dan eselon IV yang tersebar di dinas atau suku dinas. 
“Itu lapangan bapak dan ibu semuanya. Kalau ada satu muncul, ya cepat bersihkan. Jangan sampai ada orang berbondong-bondong datang menempati lagi,” lanjutnya. 
Selanjutnya, Jokowi menunjukkan foto-foto fasilitas umum yang penuh dengan corat-coret. Jokowi menegaskan kepada para PNS agar mereka segera membereskan persoalan tersebut
Jokowi mengatakan, Ibu Kota harus dikelola dengan profesional sehingga tindak pelanggaran bisa diminimalisasi. 
“Kita coba main kuat-kuatan saja sama yang corat-coret. Coret hapus, coret hapus, coret hapus, terus saja. Coba lihat saja kuatan mana. Masa anggaran DKI kalah sama anak-anak yang suka corat-coret itu,” lanjutnya. 
Pantauan Kompas.com, pengarahan itu mulai pukul 11.00 WIB. Pengarahan yang diikuti ratusan PNS eselon III dan IV yang berada di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Asisten Perekonomian itu tampak serius mendengar pengarahan Gubernur.

*****

Apa yang menarik dari berita di atas? Pak Jokowi ingin membenahi fasilitas umum (fasum) yang dicorat-coret. Bagus juga kebijakan terkait dengan pengaturan supaya fasum bersih dan terawat sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menggunakannya. Namun, lihat kalimat yang ditegaskan pada bagian selanjutnya. Menurut gue, kebijakan coret hapus-coret hapus bukan salah satu kebijakan yang efektif untuk menghentikan aksi vandalisme itu. Entah fasum apa yang dimaksud tapi ada beberapa pemikiran yang terlintas di otak gue. Gue mikirnya sih, kenapa Bapak Gubernur yang Terhormat tidak memberikan izin buat seniman jalanan merombak ruang kosong sebagai “kanvas publik”. Ada dua keuntungan buat pemerintah. Pertama, seniman-seniman bisa mendapatkan tempat gratis untuk menumpahkan kreasi dan ide yang mereka miliki. Contohnya adalah street mural.

Salah satu contoh Street Mural. Banyak hikmah dari setiap karya seni. Klik untuk menuju ke sumber gambar

Seniman street mural memerlukan ruang gambar yang cukup besar untuk berkarya. Di sisi lain, banyak dinding terutama di bawah kolong jembatan layang di Jakarta yang bisa dijadikan tempat berkreasi mereka. Beberapa seniman mural tersebut juga nekad melukis dinding-dinding tersebut walaupun tak lama kemudian Satpol PP mengecat dinding tersebut. Kalau karya mereka cukup sedap dipandang mata, Pemprov juga terbantu sehingga Jakarta akan terlihat semakin indah dan manusiawi. Banyak pesan moral yang berusaha disampaikan oleh seniman itu, memunculkan kembali sisi humanisme masyarakat Jakarta yang sudah mulai hilang.*no offense*

Kedua, dari sisi anggaran pemerintah *mentang-mentang gue anak ekonomi :p*, kebijakan ini akan sangat costly karena apa yang disampaikan Pak Jokowi (coret hapus-coret hapus) bukanlah kebijakan preventif. Mengutip peribahasa esa hilang dua terbilang atau mati satu tumbuh seribu. Anggaran Pemprov Jakarta memang mencapai trilyunan rupiah, namun gue kira anggaran sebanyak itu kurang bijak untuk dihabiskan agar aksi vandalisme di Jakarta hilang. In my humble opinion, dengan alokasi yang sama atau bahkan lebih kecil, Pemprov bisa membelikan alat-alat gambar buat seniman itu disamping memberikan ruang lukis yang memadai dan dapat dialokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan. Sekali dayung, dua tiga permasalahan teratasi😀

Sekian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s