Korupsi, Ekonomi, dan Pembangunan Nasional Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi di dunia. Sebagian masyarakatnya menganggap hal ini sebagai budaya yang turun-temurun terjadi dan tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun. Korupsi merupakan hantu yang pada tahun 1998 menjadi biang krisis ekonomi, bahkan sampai sekarang masih terjadi. Korupsi juga sangat identik dengan uang, sedangkan uang identik dengan ekonomi. Penulis yakin pembaca setuju dengan kalimat sebelumnya tersebut.

Definisi korupsi sendiri adalah menyalahgunakan hak orang lain dalam rangka untuk mencari keuntungan pribadi. Korupsi merajalela karena belum ada sistem yang pas di negara kita untuk menghilangkan korupsi ini. Sistem yang dimaksud penulis meliputi sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Sistem pemerintahan negara Indonesia sangat mendukung tumbuhnya korupsi. Pada tingkat pemerintahan tinggi, seperti anggota DPR atau pejabat tinggi lainnya, banyak ditemukan kasus penyuapan yang tidak sedikit sudah terungkap. Bayangkan, jika di tingkat pemerintahan tertinggi saja seperti itu, apalagi di tingkat yang lebih rendah semisal di RT atau RW. Jika pemimpin-pemimpinnya seperti itu, bagaimana masyarakat yang seharusnya mencontoh para pemimpin mereka? Untungnya tidak semua pemimpin kita tidak seperti itu. Masih ada walaupun tidak banyak para pemimpin kita yang benar-benar sebagai pemimpin; menjadi tuntunan masyarakatnya dengan tingkah lakunya yang dapat dijadikan panutan.

Hal yang paling dirugikan dengan adanya korupsi adalah masalah perekonomian. Koruptor sering menilap pajak maupun melakukan tindakan mark-up sehingga negaralah yang paling dirugikan. Masyarakat pula yang dirugikan dengan tindakan para koruptor ini. Sebagai contoh adalah krisis ekonomi tahun 1998. Salah satu penyebab krismon tahun 1998 adalah banyak hutang swasta yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds: 1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai crony capitalism. Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti dijelaskan oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang ambil, kalau rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else loses)”. Dengan adanya korupsi, pembangunan nasional Indonesia menjadi tersendat. Menurut Joseph Stiglitz, pembangunan adalah Transformation of Societyatau sebuah bentuk transformasi masyarakat dari kehidupan tradisional dengan peradaban produksi menggunakan alat-alat tradisional menjadi masyarakat modern melalui penggunaan alat-alat produksi modern serta pola kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Butuh gerakan pembiasaan dan turun-temurun untuk melawan budaya korupsi yang juga  turun-menurun. Hal ini diucapkan oleh wakil ketua KPK Chandra M. Hamzah pada suatu kesempatan. KPK akhir-akhir ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia tetapi eksistensinya banyak mendapat hambatan dari kalangan yang merasa kepentingannya dibatasi oleh adanya organisasi ini. Siapa lagi kalau bukan koruptor dan kroni-kroninya yang ingin melihat negara Indonesia tercinta ini hancur karena budaya korupsi. Rakyat Indonesia harus mulai dini menerapkan perilaku antikorupsi pada kehidupan sehari-hari. Ide memasukkan pelajaran antikorupsi di kurikulum sekolah maupun universitas merupakan salah satu cara yang patut kita apresiasi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap individu harus sadar bahwa korupsi bukanlah budaya yang tidak bisa dilenyapkan. Penulis yakin, penurunan tingkat korupsi dapat meningkatkan pemasukkan negara Indonesia dan meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang. SAY NO TO CORRUPTION!

Sumber:

http://putracenter.wordpress.com/2009/02/10/4-penyebab-krisis-ekonomi-indonesia-tahun-1997-1998-apakah-akan-terulang-pada-krisis-ekonomi-sekarang/ (8 Novemmber 09, 16.43)

Dahnil Anzar Simanjuntak. Meneropong Politik Hukum Ekonomi Indonesia :Untuk Rakyat atau Untuk…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s